Sukarno Termakan Hoax !

Tulisan-tulisan Sukarno dan Hatta yang sangat hangat dalam berdiskusi terdapat dalam koran-koran fikiran ra’jat dan Utusan Indonesia. Agar lebih mudahnya pembaca dapat menemukan tulisan tersebut dalam buku Dibawah Bendera Revolusi Jilid I dan buku Otobiografi Mohammad Hatta: Untuk Negeriku. Kedua buku tersebut menjelaskan perbedaan pendapat dan diskusi hangat antara Sukarno dan Hatta.

Sekolah Rakyat

Perubahan nama blog ini memiliki latar belakang keinginan penulis. Sejak masa kecil, penulis biasa bermain bola dengan anak-anak PJKA (Pinggir Jalan Kereta Api). Anak-anak itu seringkali mendapatkan streotip yang buruk, entah itu karena kejorokannya atau ekonomi mereka yang sedikit tidak lebih baik. Akan tetapi penulis selalu senang bermain bola dengan mereka, karena merekalah Rukun Tetangga kami mampu juara.

Sejarah Hukum Kolonial

Soetandyo Wignjosoeroto. 2014. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Jakarta: Huma.

Hukum pidana Belanda merupakan sebuah warisan yang diberikan oleh Napoleon dan biasa dikenal sebagai Codes Napoleon pada tahun 1810. Hukum pidana atau Code Penal diterapkan di Belanda pada tahun 1938 setelah adanya pertentangan dengan Belanda Selatan yang kemudian merdeka pada tahun 1830 menjadi sebuah negara yang bernama Belgia.[1] Hukum pidana tersebut kemudian diterapkan juga di Hindia Belanda dan pada saat itu, Hindia Belanda ditetapkan menjadi sebuah wilayah yang menggunakan sumber hukum untuk mengadili seseorang.

Petisi Soetardjo: Mengapa Merdeka 50% Soetardjo?

Soetardjo Kartohadikoesoemo merupakan seorang priyayi yang berasal dari partai politik P. P. B. B. Petisi Soetardjo Kartohadikoesoemo diajukan dalam sidang Volksraad pada tanggal 15 Juli 1936 dan dibicarakan pada 17-28 September 1936. Petisi tersebut pertama kali didukung oleh Ratu Langie, Kasimo, Ko Kwat Tiong, Alatas, Datoe’ Toemenggoeng. Adapun isi petisi Soetardjo adalah: